BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Rentang
tahun 1800-1900 jumlah penduduk Indonesia bertambah tiga kali lipatnya.
Sedangkan 1900 -2000 terjadi pertambahan penduduk lima kali lipat dari 40,2
juta orang menjadi 205,8 juta orang. Indonesia termasuk negara dengan jumlah dan pertumbuhan
penduduk yang besar dan berpenduduk banyak. Pada tahun 2013, Indonesia tidak
memiliki kegiatan pemutakhiran data penduduk, karena biasanya sensus diadakan
setiap 10 tahun sekali. Namun dengan menggunakan angka pertumbuhan penduduk di
Indonesia, diperkirakan jumlah keseluruhan penduduk Indonesia pada tahun 2013
sebesar 250 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% per tahun.
Keadaan jumlah penduduk sebesar itu, tentu memerlukan perhatian yang besar dari
pemerintah/negara atau lembaga terkait untuk dapat memenuhi kebutuhan
penduduknya.
Selama
rentang 1900-2000, program Keluarga Berencana (KB) berhasil mencegah kelahiran
80 juta orang. "Tanpa program KB jumlah penduduk hingga tahun 2000
diprediksi 285 juta orang, " ungkap Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN), Dr.Sugiri Syarief, MPA dalam acara Studium Generale
‘Kependudukan dan Program Keluarga Berencana: Peluang dan Tantangan', Jum'at
(19/6) di Auditorium Thoyib Hadiwijaya Institut Pertanian Bogor (IPB). Acara
ini digelar Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB bekerjasama dengan BKKBN.
Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 menunjukkan,
penduduk Indonesia berjumlah 205,1 juta jiwa. Hasil Sensus Penduduk tahun 2010
meningkat menjadi 237,6 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk
Indonesia pada tahun 2010 melebihi Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025, yaitu
234,1 juta jiwa. Program KB merupakan salah satu upaya untuk menekan laju
pertumbuhan penduduk. Apabila program Keluarga Berencana (KB) tidak ditangani
dengan serius maka laju pertumbuhan penduduk Indonesia akan jauh lebih besar
lagi. Pembangunan kependudukan yang didukung oleh program Keluarga Berencana
telah berhasil menurunkan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) dari
2,4 (Adjusted TFR SDKI 2002-2003) menjadi 2,3 anak perwanita (Adjusted TFR
SDKI, 2007).
Tingginya
angka kematian ibu di Indonesia akibat resiko tinggi untuk melahirkan menjadi
perhatian pemerintah. Sehingga diadakannya program Keluarga Berencana (KB)
sebagai salah satu cara untuk mengurangi tingginya angka kematian ibu. banyaknya
anak-anak terlantar dan dengan jarak usia yang sangat dekat juga menjadi
perhatian pemerintah.
Alat
kontrasepsi yang saat ini sudah tersedia bermacam-macam. Selain adanya alat
kontrasepsi untuk wanita, juga tersedia alat kontrasepsi untuk pria. Hanya saja
yang menjadi masalah saat ini, kurangnya pengetahuan akan metode memilih
kontrasepsi, keuntungan, kerugian, serta efek samping dari pemakaian alat
kontrasepsi tersebut. Dan alat kontrasepsi yang sangat mudah di dapatkan
seperti di minimarket.
Keluarga
Berencana sebagai salah satu usaha untuk mengatasi masalah kependudukan, pada
umumnya orang berpendapat bahwa ide keluarga berencana tersebut adalah suatu
hal yang baru. Pendapat yang demikian ini adalah tidak benar, sebab keluarga
berencana (yang dimaksud disini mencegah kehamilan) sudah ada sejak jaman
dahulu. Memang di Indonesia adanya keluarga berencana masih baru (abad XX)
dibandingkan dengan negara-negara barat.
Jumlah
penduduk yang besar dalam suatu negara mempunyai dampak terhadap pembangunan
negara tersebut antara lain dalam hal kesejahteraan penduduknya. Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah salah satu
institusi yang bertanggung jawab dalam hal pengendalian jumlah penduduk di
Indonesia. Dalam hal ini BKKBN tidak hanya bertanggung jawab untuk menurunkan
angka kelahiran (TFR), tetapi juga bertanggung jawab untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini adalah keluarga.
Salah satu yang mempengaruhi perkembangan
dan kemajuan program KB di Indonesia adalah
faktor ekonomi penduduk indonesia yang masih banyak yang rendah. Ini
terbukti dari data Indek pembangunan manusia dimana peringkat Indonesia di tahun 2014 berada pada posisi 108 dari 187 negara di seluruh Asia
Pasifik. Dalam hal ini berarti berjuta-juta penduduk di seluruh wilayah wilayah
Indonesia hidup sedikit di atas garis kemiskinan yang ekstrim, Tinggi rendahnya status sosial dan keadaan ekonomi
penduduk di Indonesia akan Kemajuan program KB tidak bisa lepas dari tingkat ekonomi
masyarakat karena berkaitan erat dengan kemampuan untuk membeli alat
kontrasepsi yang digunakan.
B.
Tujuan
1.
Tujuan Umum
Tujuan umum pada makalah adalah mempelajari tentang
Apakah itu KB dan dampaknya bagi masyarakat.
2.
Tujuan Khusus
a.
Mengidentifikasi
Kelebihan, kekurangan, peluang serta tantangan dari program KB.
b.
Mengidentifikasi
kesimpulan dan apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi KB.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Perkembangan KB di Indonesia
1.
Periode Perintisan
dan Pelaporan
a. Sebelum
1957 – Pembatasan kelahiran secara tradisional (penggunaan ramuan, pijet,
absistensi/ wisuh/ bilas liang senggama setelah coitus).
b. Perkembangan
birth control di daerah – Berdiri klinik YKK (Yayasan Kesejahteraan Keluarga)
di Yogyakarta. Di Semarang : berdiri klinik BKIA dan terbentuk PKBI tahun 1963.
Jakarta : Prof. Sarwono P, memulai di poliklinik bagian kebidanan RSUP. Jawa
dan luar pulau Jawa (Bali, Palembang, Medan).
2. Periode Persiapan dan Pelaksanaan
Terbentuk LKBN (Lembaga Keluarga Berencanan Nasional)
yang mempunyai tugas pokok mewujudkan kesejahteraan sosial, keluarga dan
rakyat. Bermunculan proyek KB sehingga mulai diselenggarakan latihan untuk PLKB
(Petugas Lapangan keluarga Berencana).
B.
Perkembangan Organisasi
1.
Dasar Pembentukan Organisasi KB
Plato (427-347 SM)
menyarankan agar pramata social dan pemerintah sebaiknya di rencanakan dengan
pertumbuhan penduduk yang stabil sehingga terjadi keseimbangan antara jumlah
penduduk dan pertumbuhan ekonomi.
Malthus (1766 – 1834)
pada jaman industry sedang berkembang manusia jangan terlalu banyak berkhayal
bahwa dengan kemampuan tekhnologi mereka akan dapat memenuhi segala kebutuhan
karna pertumbuhan manusia laksana deret ukur, sedangkan pertumbuhan dan
kemampuan sumber daya alam untuk memenuhinya berkembang dalam deret hitung.
Dengan demikian dalam suatu saat, manusia akan sulit untuk memenuhi segala
kebutuhannya karna SDA yang sangat terbatas.
Pernyataan Malthus yang
merupakan kekhawatiran terhadap pertumbuhan penduduk telah muncul kepermukaan
di Negara besar seperti : China, India, dan termasuk Indonesia.
Tahun 1978, WHO dan
UNICEF melakukan pertemuan di Alma Ata yang memusatkan perhatian terhadap
tingginya angka kemaatian Maternal perinatal. Dalam pertemuan tersebut
disepakati untuk menetapkan konsep primary Health Care yang memberikan
pelayanan antenatal, persalinan bersih dan aman, melakukan upaya penerimaan
keluarga berencana, dan meningkatka layanan rujukan.
Tahun 1984, population
conference di Meksico, menekankan arti pentingnya hubungan antara tingginya
fertilitas dan interval yang pendek terhadap kesehatan dan kehidupan Ibu dan
perinatal.
Perkembangan laju
peningkatan pertumbuhan pendudukan di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Tanpa
adanya usaha- usaha pencegahan perkembangan laju peningkatan penduduk yang
terlalu cepat, uasaha- usaha di bidang pembangunan ekonomi dan social yang
telah di laksanakan dengan maksimal akan tidak berfaedah.
Dapat dikemukakan bahwa
untuk dapat menyelamatkan nasib manusia di muka bumi tercinta ini, masih
terbuka peluang untuk meningkatkan kesehatan reproduksi melalui gerakan yang
lebih intensif pada pelaksanaan KB.
Tanpa gerakan KB yang
makin intensif maka manusia akan terjebak pada kemiskinan, kemelaratan, dan
kebodohan yng merupakan malapetaka manusia yang paling dahsyat dan mencekam.
Gerakan Kb yang kita kenal sekarang bermula dari kepeloporan bebe rapa orang
tokoh, baik dalam maupun luar negri. Sejak saat itulah berdirilah perkumpulan-perkumpulan
KB diseluruh dunia termasuk Indonesia yang mendirikan PKBI (perkumpulan warga
berencana Indonesia)
2.
Jejak-Jejak Pemikiran tentang Kependudukan dan Keluarga
Berencana
Keluarga Berencana sebagai salah satu usaha untuk
mengatasi masalah kependudukan, pada umumnya orang berpendapat bahwa ide
keluarga berencana tersebut adalah suatu hal yang baru. Pendapat yang demikian
ini adalah tidak benar, sebab keluarga berencana (yang dimaksud disini mencegah
kehamilan) sudah ada sejak jaman dahulu. Memang di Indonesia adanya keluarga
berencana masih baru (abad XX) dibandingkan dengan negara-negara barat.
Dari uraian yang
dikemukakan di atas timbullah pertanyaan “Kapankah terjadinya tanggal sejarah
permulaan didudukkannya alat kontrasepsi sebagai sarana yang bersifat medis dan
dilandasi keilmuan.
3.
Peristiwa Bersejarah dalam Perkembangan KB di Indonesia
a.
Pada bulan Januari 1967
diadakan symposium kontrasepsi di Bandung yang diikuti oleh masyarakat luas
melalui media masa
b.
Pada bulan Februari 1967
diadakan kongres PKBI pertama yang mengharapka agar KB sebagai program
pemerintah segera dilaksanakan
c.
Pada bulan April 1967
Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin menganggap bahwa sudah waktunya kegiatan KB
dilancarkan secara resmi di Jakarta dengan menyelenggarakan proyek KB DKI
Jakarta Raya
d.
Tanggal 16 agustus 1967
gerakan KB di Indonesia memasuki era peralihan pidato Pemimpin Negara selama
orde lama. Organisasi pegerakan dilakukan oleh tenaga suka rela dan beroperasi
secara diam- diam karena kepala Negara waktu itu anti terhadap KB , maka dalam
orde baru gerakan KB di akui dan di masukan dalam program pemeritah
e.
Bulan Oktober 1968
berdiri lembaga KB nasional ( LKBN ) yang sifatnya semi pemerintah yang dalam
tugasnya di awasi dan di bombing oleh mentri Negara kesejahteraan rakyat,
merupakan kristalisasi dan kesungguhan pemerintah dalam kebijakan KB
Peristiwa
peristiwa bersejarah didalam perkembangan di Negara Indonesia adalah masuknya
program KB itu kedalam repelita I. adanya KUHP pasal 283 yang melarang
menyebarluaskan gagasan KB sehingga kegiatan penerangan dan pelayanan masih
dilakukan secara terbatas.
4.
Tahap –Tahap program KB Nasional
Adapun tahap kebijakan
pemerintah dalam penyelenggarakan program KB Nasional di Indonesia adalah
a.
Tahun 1970 – 1980 di
kenal dengan Manajement For The People
1)
Pemerintah lebih banyak
berinisiatif
2)
Partisipasi masyarakat
rendah sekali
3)
Terkesan kurang
demokratif
4)
Ada unsure pemaksaan
5)
Berorientasi pada target
b.
Tahun 1980 – 1990
terjadi perubahan pada Manajement With The People
1)
Pemaksaan di kurangi
2)
Di mulainya program
safari pada awal 1980_an
c.
Tahun 1985 – 1988
pemerintah menetapkan program KB Lingkaran Biru, dengan kebijakan:
1)
Masyarakat bebas memilih
kontrasepsi yang akan dipakainya meskipun masih tetap dipilhkan jenis
kontrasepsinya.
2)
Dari 5 jenis kontrasepsi
di pilihkan salah satu dari jenisnya
d.
Tahun 1988 terjadi
perkembangan kebijakan, pemerintah menerapkan program Kb Lingkar Emas yaitu:
1)
Pilih alat kontrasepsi
sepenuhnya diserahkan pada peserta, asal jenis kontrasepsi sudah terdapat di
departemen kesehatan.
2)
Masyarakat sudah mulai
membayar sendiri untuk alat kontrasepsinya.
e.
Tahun 1998 terjadi
peningkatan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendapatan kelurga (
Income Generating ) pada tanggal 29 juni 1994 presiden Suharto di sidoarjho
melaksanakan plesterisasi / lantainisasi rumah- rumah secara gotong royong
untuk keluarga presejahtera
5.
Faktor – faktor yang Mempengaruhi Perkembangan KB di Indonesia
a.
Sosial Ekonomi
Tinggi rendahnya status
sosial dan keadaan ekonomi penduduk Indonesia di pengaruhi oleh perkembangan
dan kemajuan program KB di Indonesia. Kemajuan program KB tidak bisa lepas dari
tingkat ekonomi masyarakat karena berkaitan dengan kemampuan untuk membeli alat
kontrasepsi yang digunakan.
Dengan suksesnya program
KB maka perekonomiansuatu negara akan lebih baik karen dengan anggota keluarga
yang sedikit kebutuhan dapat lebih tercukupi dan kesejahteraan dapat terjamin.
b.
Budaya
Sejumlah faktor budaya
dapat mempengaruhi klien dalam memilih metode kontrasepsi, faktor – faktor ini
meliputi salah pengertian dalam masyarakat mengenai berbagai metode,
kepercayaan religius, serta budaya, tingkat pendidikan persepsi mengenai resiko
kehamilan dan status wanita.
c.
Pendidikan
Beberapa studi telah
memperlihatkan bahwa metode kalender lebih banyak di gunakan oleh pasangan yang
lebih berpendidikan. Dihipotesiskan bahwa wanita berpendidikan menginginkan
keluarga berencana yang efektif, tetapi tidak rela untuk mengambil resiko yang
terkait sebagai metode kontrasepsi.
d.
Agama
Para akseptor wanita
mungkin berpendapat bahwa perdarahan yang tidak teratur yang disebabkan sebagian metode hormonal akan
sangat menyulitksn mereka selama haid mereka dilarang bersembahyang.
Disebaagian masyarakat, wanita hindu dilarang mempersiapkan makanan selama haid
yang tidak teratur dapat menjadi masalah.
e.
Status Wanita
Status
wanita dalam masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan mereka memperoleh dan
menggunakan berbagai metode kontrasepsi didaerah daerah yang status wanitanya
meningkat, sebagian wanita memiliki pemasukan yang lebih besar untuk membayar
metode – metode yang lebih mahal serta memiliki lebih banyak suara dalam
mengambil keputusan. Juga di daerah yang wanitanya lebih dihargai, mungkin
hanya dapat sedikit pembatasan dalam memperoleh berbagai metode, misalnya
peraturan yang mengharuskan persetujuan suami sebelum layanan KB dapat
diperoleh.
6.
Organisasi Organisasi KB di Indonesia
a.
Organisasi non pemerintah yaitu PKBI (Perkumpulan
Keluarga Berencana Indonesia)
Pada tahun 1953,
sekelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan, khususnya dari
kalangan kesehatan memulai prakarsa kegiatan KB, kegiatan kelompok ini
berkembang hingga berdirilah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ( PKBI ).
Pada tahun 1957 tepatnya pada tanggal 23 Desember 1957 dengan Dr. R Soeharto
sebagai ketua PKBI adalah pelopor pergerakan keluarga berencana yang membantu
masyarakat yang memerlukan bantuan secara sukarela.
Visi
PKBI : Mewujudkan masyarakat yang sejahtera
melalui keluarga.
Misi PKBI : Memperjuangkan
penerimaan dan praktek keluarga bertanggungjawab dalam keluarga Indonesia
melalui pengembangan program, pengembangan jaringan dan kemitraan dengan semua
pihak pemberdayaan masyarakat di bidang kependudukan secara umum, dan secara
khusus di bidang kesehatan reproduksi yang berkesetaraan dan berkeadilan
gender.
Tujuan dari PKBI adalah
memperjuangkan terwujudnya keluarga sejahtera melalui 3 macam usaha yaitu :
1)
Mengatur kahamialn
2)
Mengobati kemandulan
3)
Memberi nasehat
perkawinan
Pada tahun 1970 LKBN di
bubarkan oleh pemerintah dan kemudian di bentuk Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional ( BKKBN ).
b.
Organisasi pemerintah yaitu BKKBN (Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional)
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun
1970 tentang pembentukan badan untuk mengelola program KB yang telah dicanangkan
sebagai program nasional. Penanggung
jawab umum penyelenggaraan program ada pada presiden dan dilakukan sehari-hari
oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat yang dibantu Dewan Pembimbing Keluarga
Berencana.
1)
Dasar pertimbangan pembentukan BBKBN
a)
Program keluarga
berencana nasional perlu ditingkatkan dengan jalan lebih memanfaatkan dan
memperluas kemampuan fasilitas dan sumber yang tersedia.
b)
Program perlu digiatkan
pula dengan pengikut sertaan baik masyarakat maupun pemerintah secara maksimal.
c)
Program keluarga
berencana ini perlu diselenggarakan secara teratur dan terencana kearah
terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2) Tugas pokok BBKBN
a)
Menjalankan koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi terhadap usaha-usaha pelaksanaan program keluarga
berencana nasional yang dilakukan oleh unit-unit pelaksana.
b)
Mengajukan saran-saran kepada
pemerintah mengenai pokok kebijaksanaan dan masalah-masalah penyelenggaraan
program Keluarga Berencana Nasional.
c)
Menyusun Pedoman Pelaksanaan
Keluarga Berencana atas dasar pokok-pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
d)
Mengadakan kerja sama antara
Indonesia dengan negara-negara asing maupun badan-badan internasional dalam
bidang keluarga berencana selaras dengan kepentingan Indonesia dan sesuai
dengan prosedur yang berlaku.
e)
Mengatur penampungan dan
mengawasi penggunaan segala jenis bantuan yang berasal dari dalam negeri maupun
yang berasal dari luar negeri sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
pemerintah.
3) Perkembangan BBKBN dimasa sekarang
a) VISI : Keluarga berkualitas 2015.
b) MISI : Membangun setiap keluarga Indonesia untuk memiliki anak ideal,
sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan terpenuhi hak-hak
reproduksinya melalui pengembangan kebijakan, penyediaan layanan promosi,
fasilitasi, perlindungan, informasi kependudukan dan keluarga, serta penguatan
kelembagaan dan jejaring KB.
c) Tugas pokok : Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga
berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
d) Landasan hukum
(1)
TAP MPR No. IV/1999 ttg GBHN
(2)
UU No. 22/1999 ttg OTODA
(3)
UU No. 10/1992 ttg PKPKS
(4)
UU No. 25/2000 ttg PROPENAS
(5)
UU No. 32/2004 ttg PEMERINTAHAN
DAERAH
(6)
PP No. 21/1994 ttg PEMBANGUNAN
KS
(7)
PP No. 27/1994 ttg PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN
(8)
KEPPRES No. 103/2001
(9)
KEPPRES No. 110/2001
(10) KEPPRES No. 9/2004
(11) KEPMEN/Ka.BKKBN No. 10/2001
(12) KEPMEN/Ka.BKKBN No. 70/2001
e)
Filosofi BBKBN adalah
menggerakkan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana.
f) Grand Strategi
(1) Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB
(2) Menata kembali pengelolaan program KB
(3) Memperkuat SDM operasional program KB
(4) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan
KB;
(5) Meningkatkan pembiayaan program KB.
Nilai-nilai yang terkandung dalam grand
strategi adalah integritas, energik, profesional kompeten, partisipatif,
konsisten, organisasi pembelajaran, kreatif/ inovatif.
Kebijakan dari adanya grand strategi adalah
pndekatan pemberdayaan, pendekatan desentralisasi, pendekatan kemitraan,
pendekatan kemandirian, pendekatan segmentasi sasaran, pendekatan pemenuhan hak
(rightbased), pendekatan lintas sektor.
g)
Strategi
(1) Re-Establishment
adalah mmbangun kembali sendi-sendi pogram KB nasional sampai ke tingkat lini
lapanngan pasca penyerahan kewenangan.
(2) Sustainability
adalah memantapkan komitmen program dan kesinambungan dukungan oleh segenap
stakeholders dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.
4) Perkembangan BKKBN
Keputusan presiden RI Nomor 8 tahun 1970 tentang BKKBN
yaitu Depkes sebagai unit pelaksanaan program KB. BKKBN yaitu badan resmi
pemerintah yang bertanggung jawab penuh mengenai pelaksanaan program KB di Indonesia.
Keuntungan dari BKKBN adalah
a)
Memungkinkan program-
program melepaskan diri pendekatan klinis yang jangkauannya terbatas.
b)
Memungkinkan besarnya
peranan pakar – pakar non medis dalam mensukseskan program keluarga berencana
di Indonesia melalui pendekatan ke masyarakat.
Sedangkan fungsi BKKBN
adalah pengkoordinasi, perencana, perumus kebijakan, pengawas pelaksana dan evaluasi. Pada waktu itu tujuan
program keluarga berencana adalah :
a)
Memperbaiki kesehatan
dan kesejahteraan ibu, anak keluarga dan bangsa.
b)
Mengurangi angka
kelahiran untuk menaikan taraf hidup rakyat dan bangsa.
Dalam perkembangan
selanjutnya BKKBN mengembangkan lagi kegiatannya menjadi program nasional
kependudukan dan KB (KKB) yang pada waktu ini mempunyai 2 tujuan :
a)
Tujuan demografis, yaitu
mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk berupa penurunan angka fertilitas
dari 44 permil pada tahun 1979 menjadi 22 permil pada tahun 1990 atau 50 % dari
keadaan pada tahun 1971.
b)
Tujuan normatif, yaitu
dapatdihayati norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS) yang pada satu
waktu akan menjadi falsafah hidup masyarakat dan bangsa Indonesia.
5)
BKKBN pusat
Melalui kepres no. 38
tahun 1978 tentang tugas pokok BKKBN. BKKBN pusat berfungsi untuk mempersiapakn
kebijakan umum dan mengkoordinasi pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan
yang mendukungnya, baik ditingkat pusat maupun daerah, serta mengkoordinasi
penyelenggaraan dilapangan.
6)
BKKBN Prop. / Kab / Kota
Melalui surat keputusan Kep. BKKBN provinsi dan
perwakilan BKKBN kabupaten / Kota, BKKBN
Provinsi Kabupaten / Kota berfungsi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
BKKBN di provinsi dan kabupaten / Kota yang antara lain :
a)
Menkoordinir
penyelanggaraan KB di tingkat provinsi kabupaten / kota
b)
Mengadakan rapat
koordinasi melibatkan pihak-pihak terkait.
c)
Mengadakan evaluasi
pelaksanaan kegiatan program KB
d)
Menyusun dan pelaporan
KB ke tingkat provinsi maupaun pusat
7)
Tingkat Kecamatan
BKKBN tingkat kecamatan berfungsi:
a)
Mengkoordinasi
penyelenggaraan KB tingkat kecamatan.
b)
Mengadakan rapat
koordinasi melibatkan pihak-pihak terkait.
c)
Mengdakan evaluasi
pelaksanaan program KB berdasarkan laporan dan cakupan wilayah.
d)
Pelaporan pelaksanaan
kegiatan program KB ke tingkat Kabupaten / Kota.
8)
Tingkat desa (PPKBD /
sub PPKBD)
Fungsi dari PPKBD / sub PPKBD yang berada di tingkat desa
antara lain :
a)
Memberikan pelayanan
kontrasepsi sederhana dan pil KB ulangan pada peserta KB
b)
Membina kelestarian
peserta KB
c)
Memberi nasehat-nasehat
untuk peserta KB akibat efek samping bila perlu merujuk
d)
Pencatatan dan pelaporan
sederhana
e)
Memotivasi calon peserta
KB baru
f)
Membantu PLKB di
daerahnya
g)
Membantu penanggulangan
isu-isu yang merugikan gerakan KB bersama aparat yang berwenang
h)
Menerima, menyimpan dan
menyalurkan alat kontrasepsi sederhana
7.
Tingkat pos pelayanan terpadu (posyandu / pos kesehatan
terpadu)
Petugas KB di tingkat posyandu berfungsi antara lain :
a.
Membantu petugas KB
dalam pendataan peserta KB
b.
Membina kelestarian
peserta KB dan penanggulangan isu-isu yang merugikan program KB
c.
Melayani kontrasepsi
sederhana dan pil ulang
d.
Pelayanan rujukan sesuai
kemampuan
e.
Pencatatan dan pelaporan
f.
Membantu pelaksanaan
kegiatan integrasi dengan kegiatan KIA, imunisasi, konseling, upaya PKMD, upaya
UPPKS,gizi dan penaggulangan diare
C. BKKBN (Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional)
1.
Logo BKKBN
Logo BKKBN sebagai hasil dari adaptasi dari logo
terdahulu bertujuan untuk mempertegas eksistensi dan peran BKKBN dalam era masa
kini yang penuh perubahan.Sebagai lembaga yang berhubungan langsung dengan
masyarakat, BKKBN sudah selayaknya mempunyai semangat perubahan untuk mengikuti
perkembangan masyarakat yang dinamis dan terus berubah seiring perkembangan
jaman.
Perubahan masyarakat yang mengarah pada berkembangnya
multi-kulturalisme, keragaman komunitas dan pola komunikasi yang partisipatif,
haruslah menjadi acuan bagi BKKBN untuk melangkah ke era baru.
Semangat perubahan yang penuh dinamika dan kekompakan ini diwujudkan dalam logo BKKBN yang menggambarkan keluarga dinamis dan kompak dibawah naungan matahari biru yang menyiratkan sebuah fajar baru yang cerah dan mengayomi.
Semangat perubahan yang penuh dinamika dan kekompakan ini diwujudkan dalam logo BKKBN yang menggambarkan keluarga dinamis dan kompak dibawah naungan matahari biru yang menyiratkan sebuah fajar baru yang cerah dan mengayomi.
2.
Simbol Logo
Simbol adalah gambar sebuah keluarga yang terdiri dari
bapak, ibu dan 2 orang anak menyambut fajar baru, yang berarti masa depan yang
cerah. Fajar baru disimbolkan berupa garis lengkung yang melingkar di atasnya.
3.
Tipografi Logo
Tipografi BKKBN tersusun dari B, K dan N yang menggunakan
huruf kapital. Sedangkan k dan b menggunakan huruf kecil sebagai penekanan pada
kegiatan BKKBN yang konsisten mengembangkan perencanaan keluarga. Huruf kecil
melambangkan egaliterisme, ramah dan dekat dengan keluarga Indonesia. Huruf
besar melambangkan formalitas dan wibawa dari lembaga ini.
D.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB SAAT INI
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Indonesia dari tahun ke
tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Survei data penduduk
terakhir di 2010 mengungkapkan, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta
jiwa. Angka ini akan mencapai 271,1 juta jiwa di 2020, dan meningkat kembali
menjadi 305,6 juta pada 2035.
Personal Tim Ditdamduk Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) Heru Susetyo berpendapat, salah satu akar masalah
ledakan pendudukan Indonesia adalah karena belum efektifnya program Keluarga
Berencana (KB). Program KB masih banyak ditentang masyarakat Indonesia.
Ada perbedaan yang signifikan antara sistem program
Keluarga Berencana (KB) era kepemimpinan Soeharto dengan sekarang. Di era
Soeharto, program KB sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat sehingga efektif
menekan lonjakan penduduk.
Di era Soeharto, salah satu program yang mengalami
keberhasilan spektakuler adalah dalam bidang KB. Keberhasilan ini ternyata
telah membawa keberhasilan dari sisi ekonomi dan kemakmuran rakyatnya. Pertumbuhan
ekonomi di masa pemerintahan Soeharto rata-rata 6,8% setahun, bahkan sempat
menyentuh angka 8,1% pada tahun 1995.
Sementara saat ini, program KB dikendalikan masing-masing
pemerintah daerah (Pemda). Dimana dapat diakui seluruh Pemda memang tidak satu
suara tentang program KB. Masing-masing punya pandangan berbeda soal KB.
Sedangkan dari data Indek pembangunan manusia dimana peringkat Indonesia di tahun 2014 berada pada posisi 108 dari 187 negara di seluruh Asia
Pasifik. Dalam hal ini berarti berjuta-juta penduduk di seluruh wilayah wilayah
Indonesia hidup sedikit di atas garis kemiskinan yang ekstrim.
BAB
III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Program
KB adalah Program yang diberlakukan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan
penduduk yang semakin tahun semakin meningkat.
Program
KB mempunyai lebih banyak keuntungan daripada kerugiannya, maka sebaiknya kita
juga harus mendukung pemerintah untuk melaksanakan program KB dengan cara
pembicaraan santai kepada para tetangga, ikut berpartisipasi dalam rangka
penyuluhan program KB dari desa ke desa.
Pemerintah
harus menyiapkan semua hal yang diperlukan untuk mensukseskan program KB,
seperti pembenahan infrastruktur posyandu di pedesaan,penyuluhan program KB
dll, dan semua hal yang diperlukan setelah program KB ini sukses seperti
penyediaan lapangan pekerjaan, agar bisa menekan angka pengangguran di Indonesia.
B. Saran
1.
Mengingat banyaknya
keuntungan dan peluang yang timbul dari program KB, kita sebagai putra bangsa
harus turut mensukseskan program ini.
2.
Pemerataan kesehatan dan
pendidikan harus disiapkan oleh pemerintah agar program KB ini cepat tercapai.
3. Lapangan pekerjaan pun juga harus dipenuhi untuk menekan
angka pengangguran, agar angka kriminalitas pun berkurang dan masyarakat Indonesia
menjadi masyarakat yang maju dan bermutu.
No comments:
Post a Comment